Peranan BPD Dalam Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari peranan lembaga legelasi dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada didalamnya. Salah satu dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah badan permusyawaratan desa yang disingkat BPD.

Badan Permusyawaratan Desa, secara umum berfungsi dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatan, disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Lalu apa yang dimaksud dengan wakil masyarakat? dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 72 tahun 2005.

Undang-undang tersebut yang terdapat pada pasal 35, dijelaskan secara rinci bahwa BPD mempunyai wewenang diantaranya:

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
  • Membentuk panitia pemilihan kepala desa
  • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  • Dan menyusun tata tertib BPD.

Selain enam wewenang yang dimiliki BPD, tentu saja ada hak yang bisa diminta oleh anggota BDP. Hak anggota BPD sendiri diatur dalam pasal 36 yang kemudian dibahasa secara rinci dalam pasal 37.

Keberadaan BPD seharusnya mampu memperketat dan membuat Pemerintah Desa semakin terpacu untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pembangunan di desanya kearah yang lebih baik. BPD tidak hanya sebagai suatu simbol akan tetapi benar-benar sebagai lembaga perwakilan masyarakat dengan salah satu tujuannya mengontrol kinerja Kepala Desa.


Daftara pustaka :
-Makalah Drs. Abdul Hakim, M.Si dan Endah Setyowati, S.Sos., M.Si tentang perubahan kelembagaan pemerintahan desa dan tantangannnya terhadap pengembangan sumber daya aparatur desa
-UU No. 72/2005 Tentang Desa

Peranan BPD Dalam Pemerintahan Desa Peranan BPD Dalam Pemerintahan Desa Reviewed by Urang Kampung on 12.28 Rating: 5